Wakajati Riau Ikuti Penyerahan LHP BPK RI Secara Virtual

Riau240 Views

PEKANBARU – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Hendrizal Husin, S.H., M.H mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2022 secara virtual, di Ruang Vicon Lantai Dua Gedung Satya Adhi Wicaksana Kejaksaan Tinggi Riau, Selasa (25/7/2023).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Robinson Sitorus, S.H., MM., M.H, Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau Kolonel Laut (KH) Faisol, S.H, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau Ayu Agung, S.H., S. Sos., M.H., M.Si (Han), Para Pemeriksa bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau dan Auditor bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau.

Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto, SH., MH saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa adapun tujuan dilaksanakannya Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2022 yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan Kejaksaan oleh BPK sejatinya merupakan amanah UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolahan keuangan negara.

“Jenis-jenis pemeriksaan yang dikakukan BPK meliputi pemeriksaan keuangan yang bertujuan memberikan opini kewajaran laporan keuangan, pemeriksaan kinerja memberikan simpulan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan atau efektivitas pengelolaan keuangan Negara/daerah dan rekomendasi perbaikan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” jelas Bambang.

Dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2022, BPK RI memberikan apresiasi kepada Kejaksaan RI yang telah mendapatkan 7 kali WTP berturut-turut dari tahun 2016-2022.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Predikat ini seolah-olah membanggakan dan harus diketahui masyarakat, begitu pesan yang disampaikan. Yang mana predikat itu bisa menjadi pencitraan positif, bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel bahkan bisa jadi terbebas dari korupsi.

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2022 secara virtual berjalan aman, tertib dan lancar serta menerapkan secara ketat protokol kesehatan (prokes),” demikian Bambang Heripurwanto. (famel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *